Uang Rakyat Itu Uang yang Mana, Sih?

Assalamu’alaikum...

Uang. Alat pembayaran tersebut selalu menjadi perbincangan, alasan dan tujuan. Diperbincangkan bagaimana cara mendapatkannya, menjadi alasan untuk melakukan tindakan kriminal dan merupakan tujuan  banyak orang. Mulai dari rakyat kecil sampai pemimpin besar. Dari yang tinggal di gubuk kecil sampai yang tinggal di gedung besar. Yang kebelet buang air kecil sampai yang kebelet bikin dada besar. Semua perlu uang.

Di negara ini, uang merupakan penggerak pemerintahan. Uang tersebut didapat dari kekayaan negara dan juga dari rakyat. Sejak meluasnya kata ‘korupsi’, rakyat semakin khawatir dengan uang yang diserahkannya untuk negara. “Palingan entar dikorupsi,” begitu dugaan mereka. Rasa khawatir tersebut, ditambah berita korupsi pejabat negara yang semakin terdengar, membuat orang-orang sok peduli berteriak, “Kembalikan uang rakyat.” Salahkah? Belum tentu. Benarkah? Tidak juga.

Pendapatan tebesar negara berasal dari pajak. Mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan maupun pajak jadian. Jumlah uang hasil pajak tesebut kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membangun dan memperbaiki berbagai macam hal.

Tiap tahun, pendapatan negara secara keseluruhan bisa mencapai Rp1 kuadriliun. Atau seribu triliun rupiah. Anggaplah itu semua berasal dari uang rakyat dan mesti dikembalikan kepada rakyat. Dengan jumlah penduduk 250 juta, maka tiap tahun, rakyat akan mendapatkan Rp4 juta per orangnya. Atau Rp333 ribu tiap bulannya. Sudah saya hitung pake kalkulator alfalink.

Jadi, jika uang rakyat itu dikembalikan, kita akan mendapatkan jumlah segitu tiap bulan. Itu pun kalo dibagi secara merata. Padahal tidak semua orang membayar pajak. Jumlah yang dibayar pun beda-beda. Bahasa kerennya, yang kaya bakal tetap kaya, yang miskin makin menderita. Karena negara bakal mati. Jalanan tak bisa dilewati. Sekolah dan kesehatan gratis, apalagi. Cuma jadi mimpi.

Ditambah lagi, secara harfiah, kita tidak tahu yang mana yang disebut sebagai uang rakyat. Lihat transaksi orang di pasar, pake uang kertas biasa. Lihat pejabat negara belanja tunai, pakenya uang kertas yang begitu juga. Nggak ada bedanya uang yang digunakan.

Namun, beberapa bulan terakhir, saya melakukan pengamatan terhadap uang kertas tersebut. Ternyata, uang rakyat dan uang pejabat pemerintah itu bisa dibedakan. Bagaimana cara membedakannya?

Kita harus tahu dulu siapa itu rakyat

Menurut buku PKn, rakyat adalah semua orang yang berada dan tunduk pada aturan suatu negara. Jadi, para pejabat dan orang-orang pemerintahan itu juga disebut rakyat. Karena mereka rakyat, ya wajar aja sih kalo makan uang rakyat. Nggak perlu diprotes.

Namun, menurut anggapan umum, rakyat adalah orang-orang yang pekerjaannya tidak mengabdi pada negara secara langsung. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, rakyat yang menjadi objek pembelaan tiap demo, adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Dari hal tersebut, mulai dari sini, orang-orang kecil menengah ke bawah adalah yang dimaksud dengan rakyat. Sepakat aja deh, ya.

Kita juga harus tahu siapa yang disebut pejabat/pemerintah

Di zaman dulu, pejabat/pemerintah adalah orang-orang yang tinggal dalam istana kerajaan. Seperti Angling Darma, Angling Kusuma dan angling aku ngeliat kamu. Kok bisa cantik begitu~ Namun, setelah memasuki era penjajahan, pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang pekerjaannya mengabdi atau memperjuangkan kemerdekaan dalam lingkup organisasi kenegaraan secara langsung. Misal, organisasi Budi Utomo, anggota dewan ataupun tentara negara.

Para Pejabat

Kemudian kita harus tahu ragam jenis uang di Indonesia

Ada uang logam dan ada uang kertas. Uang logam bukan uang utama, karena merupakan bagian terkecil dalam nominal. Serta hanya menjadi ‘pembahagia’ sesaat bagi anak kecil (jajan), orang masuk angin (kerokan) dan pejabat negara (penutup telinga).

Berarti uang yang kita bahas adalah uang kertas. Khususnya uang kertas di masa sekarang. Nah, dalam uang kertas tersebut terdapat nominal dan gambar-gambar para pahlawan. Berdasakan dua hal itulah kita bisa menentukan yang mana uang rakyat dan mana uang pejabat.

Uang kertas Rp100 ribu

Udah jelas, gambarnya seorang presiden dan wakil presiden. Udah gitu ada gedung MPR-nya lagi. Pastilah ini uang pejabat negara.

Uang kertas Rp50 ribu

Bergambar seorang Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pahlawan dari kabupaten Badung, Bali. Beliau yang memiliki pasukan bernama Ciung Wenara saat melakukan pertempuran habis-habisan (Puputan Margarana). Karena seorang TNI, berarti dia termasuk bagian dari pejabat pemerintah. Maka, uang lima puluh ribuan juga temasuk uang pejabat negara.

Uang kertas Rp20 ribu

Pahlawan nasional bernama Oto Iskandar Di Nata merupakan orang yang tegambar di nominal tersebut. Beliau menjabat sebagai wakil ketua Budi utomo cabang Bandung. Beliau juga pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia. Meskipun nggak ada penculikan ke Rengasdengklok, Indonesia bakal merdeka juga.

Setelah merdeka, beliau menjabat sebagai menteri negara yang ditugaskan membentuk BKR dari laskar-laskar rakyat. Karena jabatannya sebagai menteri, uang kertas nominal dua puluh ribuan berarti merupakan uang pejabat negara.

Uang kertas Rp10 ribu

Sultan Mahmud Badaruddin II awalnya seorang pemimpin kesultanan Palembang-Darussalam di Sumatra Selatan. Saat melawan penjajah, dia ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Jadi rakyat biasa. Karena posisinya yang pernah menjadi pejabat pemerintah dan kemudian jadi rakyat, maka uang nominal sepuluh ribuan adalah uang bersama.

Uang kertas Rp5 ribu

Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Shahab adalah seorang ulama yang memimpin perjuangan bersama rakyat melawan penjajah Belanda. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dan mendapat penghargaan mewakili rakyat karena perjuangannya. Jelas, ini uang rakyat.

Uang kertas Rp2 ribu dan Rp1 ribu

Pangeran Antasari dan Kapitan Pattimura. Keduanya merupakan anggota bangsawan. Yang berarti pemerintah. Namun, untuk Ahmad Lussy, atau dalam bahasa Maluku “Mat Lussy”, atau Kapitan Pattimura, digambarkan membawa parang. Orang pemerintahan kan nggak bawa-bawa begituan. Berarti seribuan adalah uang rakyat. Dua ribuan adalah uang pejabat.

Uang Kertas Rp500

Udah ah. Kesian. Udahlah hutannya diambil, masa uangnya mau diakuin juga.

Nah, berdasarkan pengamatan tersebut, berarti yang dimaksud sebagai uang rakyat adalah uang seribuan, lima ribuan dan sepuluh ribuan. Jika ada pejabat yang menggunakan nominal tersebut, nyinyirin aja. Tapi kalo ada rakyat yang memakai uang selain nominal tersebut, suruh sadar diri dengan demonya kemarin, yang minta jangan pakai uang rakyat. Toh, dia sendiri pakai uang pejabat.

Jadi, uang kertas yang nominalnya besar adalah milik pejabat dan yang nominalnya kecil adalah milik rakyat. Jika minta dikembalikan, sengsara di rakyat, dong. Entar dikembaliinnya lewat ATM, dikirimnya tiga ratus ribu, yang keluar dari ATM lembarannya lima puluh ribuan dan seratus ribuan semua. Jadi uang pejabat lagi. Kusedih.

Kesimpulannya, uang rakyat tidak mesti dikembalikan, tapi penggunaannya harus tepat dan selalu dilakukan pemantauan. Oh, iya, tahu nggak kenapa kata “Indonesia” huruf “i” yang di depannya besar? Karena EYD. Bukan. Melainkan karena di negara tersebut orang besarnya dikedepankan, yang kecil mah belakangan.

Mungkin lagi buru-buru ngejar penjahat

Sumber gambar:

https://bacaankeluarga.blogspot.com/2012/08/sejarah-indonesia-sosok-pahlawan-di.html

https://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/rp-512-triliun-penerimaan-pajak-pasti-hilang-siapa-yang-curi/18096

https://www.kompasiana.com/saadillah

https://www.pekanbaru.co/15117/duh-riau-rotasi-pejabat-lagi-ada-apa-rusli/
https://www.twitter.com/shitlicious